Setgab Sebagai Manifestasi Politik Neoliberal

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan bahwa keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam parlemen telah “menghambat demokrasi di Indonesia”. Adalah menarik untuk diperhatikan, dan tentu ini bukan suatu kebetulan, bahwa kelahiran Setgab telah mengakhiri sedikit perseteruan politik di parlemen dan sekaligus membuka jalan bagi “banjir bah” neoliberalisme di Indonesia.

Tidak mudah jalan yang ditempuh rejim neoliberal, SBY-Budiono, karena harus berhadapan dengan skandal Bank Century dan ancaman perpecahan partai koalisi pendukung pemerintah. Akan tetapi, perlahan tapi pasti, kehadiran Setgab telah berhasil mengantisipasi masalah tersebut.

Dengan pembentukan Setgab, maka warna politik Indonesia bisa dibuat seolah-olah dibuat seperti buah-buahan yang berwarna-warni tetapi rasanya sama saja. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, Partai Demokrat sangat bernafsu menarik partai oposisi terbesar, yaitu PDI Perjuangan, untuk berada di barisannya.

Namun, ada yang menyatakan bahwa upaya Demokrat untuk merangkul PDIP hanya manuver politik untuk mengunci Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bersama dengan sejumlah partai islam lainnya berencana membangun semacam poros tengah di parlemen.

Sementara itu, akibat politik kompromis yang dikembangkan oleh Setgab, persoalan Bank Century menguap di tengah jalan. Kompromi politik ini berlanjut hingga penjinakan KPK sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak lagi punya gigi untuk mengungkap skandal Bank Century dan kasus korupsi lain di dalam pemerintahan.

Kebijakan pemberantasan korupsi pun, kendati dibangga-banggakan sebagai “kunci keberhasilan”, tetapi prakteknya justru telah disalahgunakan SBY-Budiono untuk menghajar lawan-lawan politiknya.

Di lapangan ekonomi, begitu banyak kebijakan neoliberal mengalir deras tanpa sempat terbendung sedikitpun, yaitu kebijakan kenaikan TDL, privatisasi lusinan BUMN, liberalisasi impor, penambahan utang baru, dan lain-lain. Kenyataan itu telah membuktikan sebuah kesimpulan tak terbantahkan: “Setgab diciptakan untuk menjadi garda depan untuk mengawal kebijakan neoliberal di Indonesia.”

Sementara itu, barisan oposisi di parlemen kehilangan signifikansi politiknya, dan perjuangan mereka di parlemen seperti terkanalisasi oleh Setgab. Perhitungan di atas kertas memang menunjukkan bahwa imbangan kekuatan berada di Setgab, sementara kekuatan oposisi relatif sangat kecil. Sesungguhnya, jika kekuatan oposisi bisa merangkul seluruh kekuatan oposisi di luar parlemen, maka imbangan kekuatan bisa saja bergeser. Tetapi itu tidak terjadi: Oposisi di parlemen sangat moderat dan gampang melakukan kompromi politik, sedangkan oposisi di luar parlemen sangat puas jika ditempatkan sekedar sebagai “kelompok penekan”.

Sehingga, disetujui atau tidak, Setgab dapat dianggap sebagai manifestasi politik dari kekuatan-kekuatan neoliberal di dalam negeri, dan kepadanya sebuah perjuangan politik mestinya diarahkan. Gerakan anti-neoliberal, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen, harus membangun blok politik untuk mengimbangi Setgab itu.

Dalam sejarah perjuangan anti kolonial, di tahun 1918, saat Belanda berusaha mengantisipasi gelombang perjuangan rakyat dengan parlemen bohongan, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat), diantara kaum pergerakan dari berbagai spektrum (nasionalis, sosialis, agamais) berhasil membentuk konsentrasi radikal (radicale consentratie).

Konsentrasi radikal ini menjadi alat politik tandingan, sebab di barisan mereka tergabung hampir sebagian besar organisasi-organisasi perjuangan rakyat, tanpa memandang pentingnya membeda-bedakan ideologi atau haluan politik. Begitulah, misalnya, sebuah persatuan politik luas dapat berguna untuk menghadapi persekutuan di kalangan kaum reaksioner dan anti-rakyat.

Selain melancarkan serangan-serangan langsung terhadap Setgab dan manifestasi politik neoliberal lainnya, persatuan organisasi rakyat atau blok politik oposisi semacam ini juga penting untuk mengorganisir dan memperbesar perjuangan anti-neoliberal di kalangan massa rakyat: mengorganisir rapat akbar (vergadering), melakukan konsultasi kerakyatan, mengorganisir petisi atau mosi tidak percaya terhadap kebijakan neoliberal, dan lain sebagainya.

Posted by APIREVOLUSI

On Kamis, Januari 06, 2011

No comments