United Nations Development Programme (UNDP) baru saja melansir data Human Development Index (HDI) terbaru untuk 169 negara. Dalam pengumuman terbaru ini, Indonesia telah berhasil menanjak prestasinya, yaitu dari urutan 111 tahun lalu menjadi 108 pada tahun ini.

Akibat pergeseran naik itu, posisi Indonesia kini masuk dalam jajaran menengah pembangunan manusia di dunia, yang mana posisinya telah disejajarkan dengan Tiongkok (89) dan Afrika Selatan (110). Adapun faktor pendorong kemajuan ini, sebagaimana diterangkan oleh Country Director UNDP Beate Trankmann, yaitu pendapatan masyarakat Indonesia yang bertumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir menjadi US$ 3.957 per kapita, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang signifikan dibandingkan negara-negara lain.

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia, pada umumnya para ahli mempergunakan tiga indikator penting, yaitu indeks harapan hidup, indeks melek pendidikan, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, seperti juga survey-survey di Indonesia, perhitungan semacam ini kadang tidak sesuai dengan fakta, apalagi jika basis penghitungannya mengambil data-data resmi pemerintah.

Jika kita berbicara soal pembangunan manusia, seharusnya disinggung pula soal prasyarat pembangunan seorang manusia itu sendiri, yakni makanan yang cukup, badan yang sehat, tingkat pendidikan, dan kesempatan dalam merumuskan keputusan tanpa diganggu pihak lain.

UNDP tidak menyadari, bahwa setelah beberapa dekade praktek neoliberalisme di Indonesia, persoalan akses makanan untuk rakyat semakin sulit. Lihatlah, misalnya, bagaimana rakyat berebutan ketika ada pembagian sembako gratis, bahkan seringkali acara seperti ini memakan korban jiwa.

Malajah Forbes sendiri telah mengumumkan daftar 40 orang terkaya di Indonesia, yang menjelaskan bahwa sebagian besar ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir pebisnis, yang katanya tidak melebih 400 keluarga di Indonesia.

Jikalau menggunakan pendapatan perkapita, maka UNDP akan salah besar jika mengatakan daya beli rakyat Indonesia sudah meningkat. Justru, karena praktik neoliberalisme di segala bidang, daya beli rakyat Indonesia telah menurun secara drastis sehingga hampir semua konsumsi rakyat Indonesia dibiayai oleh utang (kredit konsumsi, BLT, KUR, dll).

Di bidang pendidikan juga begitu. Neoliberalisme telah menyebabkan setiap menitnya ada lima anak Indonesia yang putus sekolah. Belum lagi, program pemberantasan buta-huruf hanya berjalan di tempat, tidak ada kemajuan sama sekali.

Sekarang, mari kita lihat struktur PDB kita yang selalu menjadi bahan acuan lembaga-lembaga pemeringkat asing. Dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, ekonomi nasional atau rakyat (UMKM) yang berjumlah 40,1 juta atau 99,8% dari total pelaku ekonomi hanya menikmati 39,8% dari PDB, sementara korporasi besar asing menikmati hingga 60,2%. Artinya, PDB tidak relevan untuk dijadikan ukuran kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Sekarang, mari kita tanyakan kepada UNDP, apa basis ekonomi nasional Indonesia saat ini yang bisa diandalkan sehingga bisa memicu pertumbuhan? Semua sektor ekonomi hampir sudah dicaplok oleh asing, sementara perusahaan-perusahaan nasional strategis satu per satu dijual murah (privatisasi). Sektor pertanian Indonesia juga hancur akibat kebijakan liberalisasi impor produk pertanian, penghapusan subsidi, dan lain-lain.

Akhirnya, kami melihat penetapan Indonesia oleh UNDP sebagai “Top Ten Movers”, atau 10 besar dalam kemajuan pembangunan di Asia Pasifik, adalah “kado istimewa” untuk menyenangkan pemerintah Indonesia. Kado ini diberikan supaya pemerintah Indonesia tetap setiap menjalankan resep-resep neoliberal, bahkan jika perlu lebih diintensifkan lagi. Apa yang tidak bisa dimanipulasi oleh kaum imperialis saat ini? Mereka bisa memberikan penghargaan nobel kepada orang-orang yang sejalan dengan politik mereka. Begitu pula dengan penyusunan peringkat IPM.

Posted by APIREVOLUSI

On Senin, Desember 13, 2010

No comments