PEMERINTAHAN KOALISI/PERSATUAN NASIONAL untuk KEMANDIRIAN BANGSA INDONESIA

Sudah 63 tahun sejak kemerdekaan direbut dan 10 tahun reformasi dikumandangkan! Akan tetapi, perubahan politik dan ekonomi yang mendekat pada perbaikan kesejahteraan rakyat; pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan perumahan), pendidikan, dan kesehatan, belum juga memperlihatkan sedikitpun kemajuan. Padahal, Indonesia adalah Negara yang besar dan kaya raya. Dengan potensi yang dimilikinya (kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi geografis yang strategis),
seharusnya Indonesia memiliki cukup banyak syarat-syarat untuk menjadi bangsa makmur dan modern. Akan tetapi, semua potensi-potensi tersebut justru dimanfaatkan oleh pemerintahan yang berwatak komprador, untuk melayani kepentingan pemodal asing dan korporasinya.

Krisis Ekonomi Neoliberal dan Politik Alternatif
Menjelang pemilu 2009, ekonomi merupakan isu yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bukan saja karena merupakan faktor fundamental dari harapan rakyat, tapi juga karena krisis ekonomi global yang bermuasal dari AS, tempat doktrin neoliberal dijadikan kiblat oleh antek-anteknya di Indonesia. Krisis ini bukan sekedar sebuah resesi ekonomi, bukan sekedar siklus dari sebuah krisis periodik, tapi yang terpenting adalah kegagalan system neoliberal mengatasi krisis kapitalisme itu sendiri.

Kita tidak akan terlalu membeberkan seberapa jauh dampak krisis global terhadap ekonomi Indonesia, karena sebelumnya pun ekonomi Indonesia sudah terlampau menderita, tapi memprediksikan sejauh mana kekuatan politik yang bergantung dari system ini akan tetap bertahan.

Krisis yang berlangsung sekarang, dan tentu saja berdampak luas hingga pemilu, menkonfirmasikan beberapa hal; pertama, pengalihan beban ekonomi dari penanganan terhadap krisis di pusat kapitalis (AS) kepada Negara-negara berkembang. Dan di pundak Negara-negara berkembang, beban tersebutkan akan dipikulkan kepada rakyat miskin dan sektor ekonomi domestik. Kedua, krisis tersebut akan menaikkan ketidakpercayaan terhadap ekonomi neoliberal, dan juga akan menggeser posisi sejumlah politisi, ekonom, ataupun akademisi moderat untuk lebih kritis terhadap neoliberal. Ketiga, krisis ini akan menjadi kesulitan baru bagi pemerintah sekarang untuk menghindar dari kegagalan total, sehingga berpengaruh pada kemerosotan terhadap dukungan mereka dalam momentum electoral.

Jauh sebelum ini, tekanan-tekanan ekonomi terhadap rakyat akibat serangkaian kebijakan ekonomi pemerintah, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako, kenaikan harga elpiji, telah melahirkan "ketidakpuasan" luar biasa terhadap pemerintah.

Di Negara induknya, AS dan Eropa, kapitalisme neoliberal sedang kena batunya. Mereka tidak sanggup meradang dari letupan krisis financial, yang awalnya dari kredit perumahan, kemudian merambah pada lembaga financial lainnya. Krisis ini semakin mengokohkan prediksi Marx, dan juga memberi angin "segar" kepada beberapa Negara amerika latin yang sedang menciptakan jalan baru; anti-imperialisme. Pengaruh terdekatnya di dalam negeri adalah kehancuran produksi dalam negeri yang sangat bergantung pada ekspor AS, kemandekan investasi, serta kesulitan mendapatkan akses pinjaman kredit dari perbankan.

Secara politik, pendukung neoliberal di Indonesia kehilangan garis belakangnya, dan sedikit kehilangan kepercayaan diri terhadap resep-resepnya sendiri. Hal ini terlihat dari kepanikan luar biasa yang ditunjukkan SBY-JK, dalam menangani dan memblokade dampak krisis ini.

Fragmentasi dan Konstalasi Politik

Hampir semua bangunan politik orba berhasil diruntuhkan oleh gerakan reformasi, kecuali masalah ideologi, yang merupakan problem mendasar dari kehidupan demokrasi. Belum ada pengakuan terhadap semua ideologi untuk hidup, angin demokrasi liberal telah bertiup kencang beriringan dengan neoliberalisme yang menyerbu. Akibatnya, sedikit kebebasan politik hanya melahirkan fragmentasi politik luar biasa. Bukan pemisahan politik karena pertentangan kepentingan masing2 sektor sosial, melainkan pertentangan dari "politik dagang sapi".

Jika pada masa sebelumnya, beberapa partai besar masih dapat menyandarkan dukungannya pada barisan pendukung politik tradisionalnya, seperti PAN-Muhammaduyah, PKB-NU, dan PDIP-Marhaenis/nasionalis. Di masa sekarang, massa tradisionil pun terpecah-belah seiring dengan fragmentasi di kalangan elitnya. Sebagai misal, sekarang Muhammadiyah tak lagi dapat diklaim basis dukungan PAN, karena sebagian besar unsur mudanya telah mendirikan partai baru, Partai Matahari Bangsa (PMB). Basis massa NU pun demikian, selain terpisah karena mendirikan PKNU, juga semakin terpencar akibat konflik internal PKB (Gusdur vs Muhaimin). Ada begitu banyak partai baru, namun rata-rata terbentuk dari pembelahan dari partai yang sudah ada.

Tentara juga ter-fragmentasi ke banyak partai politik. Salah satu bentuk fragmentasi di kalangan mereka tercermin dari kemunculan beberapa partai yang sepenuhnya disokong oleh tentara, yakni Hanura, Gerindra, dan Pakar-Pangan, PKPI, dan Demokrat. Beberapa elit politik yang dulunya bernaung di bawah pohong "beringin"-Golkar, kini dibuang atau menyeberang ke partai-partai yang dibangun tentara, seperti Fuad Bawazier dan Fadli Zoen.

SBY telah memberikan sinyal untuk mengawetkan "duet SBY-JK" dalam pilpres tahun depan, di hadapan peserta Rapimnas Golkar. Sinyalemen SBY semakin kuat, mengingat beberapa petinggi Golkar cenderung mengusung capres non-kadernya, kendati mendapat protes dari sejumlah petinggi Golkar lainnya (Akbar Tanjung, Surya Paloh, dan Sri Sultan, dan Fadel Muhammad). Beda halnya dengan PDIP, kendati sempat menuai popularitas akibat sikapnya menentang kenaikan harga BBM, tapi manuver tokoh konservatifnya (Taufik Kiemas) untuk mendekati Golkar telah menurunkan capaian tersebut.

PKS sendiri, kendati sempat mengajukan wacana capres muda, akan tetapi kelihatannya akan mendukung koalisi Golkar-Demokrat, dengan persyaratan 100 orang PKS di dalam jabatan strategis nanti. PKS masih berkonsentrasi merebut kekuasan mayoritas di parlemen, sambil terus menerus mengakumulasi kekuasaan di daerah (Pilkada Gubernur dan Walikota).

Sangat susah mempertemukan barisan partai yang secita-cita, karena memang partai-partai tersebut tidak mempunyai pegangan/garis politik, sebagai keyakinan politik yang harus diperjuangkan dalam mewujudkan cita-cita kolektif rakyat Indonesia.

Penyederhanaan Politik (Limited Democracy)
Di tengah terjangan ekonomi neoliberal, yang bukan saja menghilangkan penghambat-hambat bagi mobilitas modal, tapi juga memanejemen system demokrasi dan politik; agar lebih akomodatif, efisien, dan memuluskan jalan neoliberalisme. Ide soal penyederhaan politik, yang berbeda dengan cara penyederhanaan parpol di jaman orba, kini kembali menjadi wacana umum kaum pro-neoliberal untuk meminimalkan pertentangan politik agar tidak terlampau lebar.

Sejauh ini, ide penyederhanaan parpol yang dimotivasi neoliberalisme, ditangkap dan sejalan dengan ide partai besar yang khawatir dengan penyebaran suara pemilih kepada banyak partai dan merosotkan perolehan suaranya. Dukungan parpol besar dibuktikan dengan penerapan "parliamentary threshold". Metode ini akan memperkecil atau menyederhanakan jumlah parpol di parlemen. Dengan memperkecil jumlah parpol yang ada, neoliberal berharap dapat menyederhanakan pertentangan politik berada dalam manajemen mereka, sehingga tidak berpotensi "anti neoliberal" dan mengeluarkan cost politik yang banyak.

Sejumlah partai gurem dan partai baru sudah mengemukakan protes terhadap metode tersebut. Hanya saja gaungnya sedikit, karena memang saluran aspirasi yang disampaikan parpol gurem tidak bersentuhan dengan kepentingan massa, melainkan untuk memuluskan "politik dagang sapinya".

Sejauh ini, dalam kontestasi perebutan kepemimpinan nasional, sepertinya figur-figur lama masih terus mendominasi arena panggung politik nasional. Meskipun muncul wacana capres alternatif, capres kaum muda, dan sebagainya, namun kelihatan tetap merupakan wacana doang', karena selain dibatasi oleh jebakan "konstitusional dan procedural, praktek politik yang dibawakan capres-capres baru tersebut tidak berbeda jauh dengan capres-capres yang sudah ada.

Proposal mengenai syarat minimum sebuah partai dapat mengajukan Capres tentu juga merupakan hambatan politik bagi lahirnya kepemimpinan nasional yang baru. Beberapa partai, seperti Golkar dan Demokrat, mengusulkan bahwa syarat partai dapat mengajukan capres sendiri adalah 30%, sedangkan PDIP dan PAN sepertinya mengusulkan langkah moderat dengan 20%. Jika hal itu disetujui, maka boleh jadi hanya ada dua pasangan capres yang akan bertarung dalam pemilu 2009. Jika yang disepakati adalah 20%, maka kemungkinan hanya Golkar--yang kemungkinan menggandeng demokrat-yang dapat mengajukan capres. Lainnya adalah PDIP, tetapi dengan syarat harus aktif menggalang koalisi dengan partai yang agak besar lainnya.

Sedangkan Wiranto dan Prabowo, akan mendapat kesulitan besar karena kasus pelanggaran HAM-nya akan diungkap kembali oleh Pansus DPR, seperti yang dikehendaki oleh SBY-JK. Kalaupun bisa melalui rintangan tersebut, hambatan sebetulnya adalah syarat pencapresan yang sekarang diperdebatkan partai besar, yang tentunya akan begitu sulit diperoleh Hanura sebagai sebuah partai baru.

Bagaimana dengan wacana capres alternatif? Sebetulnya, wacana capres alternatif belum konkret dan masih sebatas wacana. Wacana ini diawali oleh deklarasi Komite Bangkit Indonesia, oleh Rizal Ramli, yang visinya adalah mendorong jalan baru dengan haluan baru dan kepemimpinan nasional yang baru. Kemudian disambut oleh beberapa kalangan muda, dengan memunculkan capres kaum muda/alternatif, terutama Rizal Mallarangen, Fajroel Rahman, dan Ratna Sarumpaet. Hanya deklarasi "RR" lah yang benar-benar serius. Rizal Ramli telah mendeklarasikan diri sebagai capres 2009, lewat konvensi capres Partai Bintang Reformasi (PBR).

Konvergensi Kaum Anti-Neoliberal
Krisis financial, meskipun belum terlampau lebar menerjang sektor kapitalis lainnya, tetapi telah merusak system fundamental dari capital financial itu sendiri. Di Negara-negara selatan, krisis neoliberal dipadukan dengan kerusakan ekonomi luar biasa, yang dampak-dampaknya mendorong ketidakpuasan, protes, dan perlawanan anti -neoliberal. Beberapa sektor sosial yang sangat dirugikan, dan tak ketinggalan sektor kapitalis nasional, telah mengajukan penentangan terhadap proposal Negara-negara maju.

Di Indonesia, sentiment anti -neoliberal sudah manifest lewat perlawanan sektor sosial, yang umumnya paling menderita pertama-kali oleh serangan neoliberalisme. Perlawanan ini sebagaian dapat dipimpin oleh unsur kerakyatan, namun sebagian besar meledak tanpa kepemimpinan politik yang berarti, sehingga seringkali berakhir kegagalan. Sedangkan di kalangan elit politik nasional, sentiment anti-neoliberal belum terwujud, selain dalam pernyataan-pernyataan politik semata.

Menjelang pemilu 2009, isu neoliberalisme patut didorong ke depan sebagai problem kebangsaan yang mendesak diselesaikan. Adalah keharusan bagi kaum pergerakan untuk menjaga dan mengintervensi momentum pemilu ini. Karena dengan ini, kaum pergerakan dapat memelihara pertentangan dan polarisasi kekuatan (anti -neoliberal dan pro-neoliberal) menghadapi pemilu.

Untuk itu, diperlukan strategi konvergensi, yang akan menyatukan dan sekaligus memusatkan kekuatan yang memiliki cita-cita jangka pendek relatif sama untuk menjadi pengelompokan tersendiri menghadapi poros neoliberal. Di sini kaum pergerakan dituntut, untuk mendefenisikan siapa kawan dan lawan, serta sektor-sektor tertentu yang perlu dinetralisir dalam fase histories tertentu. Musuh utama kita adalah pendukung utama system ekonomi neoliberalisme, yaitu partai Golkar dan Demokrat. Kawan sementara kita adalah sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberalisme, menentang Golkar dan Demokrat, serta berposisi kritis terhadap neoliberalisme. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dinetralisir adalah kekuatan politik peragu, pling-plang; partai yang sikapnya cenderung berubah-ubah tergantung dari perimbangan kekuatan pro-neoliberal dan penentangnya.

PEMERINTAHAN KOALISI/PERSATUAN NASIONAL

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal; pertama, kapitalisme neoliberal sedang mengalami krisis, yang derajat dan tingkat kesulitannya diperkirakan menyamai great depression 1930-an, menciptakan kelonggaran kepada kekuatan progressif/alternative guna melancarkan propaganda. Kedua, situasi politik di dalam negeri, karena kepentingan menjaga kesinambungan neoliberalisme, begitu meninggikan pagar sehingga mempersulit keterlibatan partai-partai dan tokoh-tokoh alternatif. Ketiga, isu anti neoliberalisme, termasuk Tri-Panji Persatuan Nasional, semakin menemukan tempatnya dalam isu dan program yang disusun oleh elit politik nasional, terutama sebagai amunisi untuk "menghajar" pemerintahan SBY-JK.

Ketidakpuasan terhadap neoliberalisme, entah karena dibakar oleh momentum pemilu atau tidak, kini sudah menjadi fenomena politik di kalangan partai-partai oposisi tak loyal dan rival-rival politik SBY-JK. Berbagai fenomena kebrutalan neoliberalisme, seperti keserakahan korporasi, penjarahan kekayaan alam, perebutan asset -aset strategis milik Negara, hingga pada regulasi-regulasi berbau neoliberal, telah mendapat penyikapan sejumlah tokoh politik dan partai-partai politik. Reaksi anggota Pansus Hak Angket atas temuan keterlibatan USAID dalam penyusunan UU Migas, ataupun terbongkarnya kasus penjualan minyak dan gas murah ke China, merupakan fenomena yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap neoliberalisme dan imperialisme.

Di kalangan gerakan kerakyatan, kendati berkali-kali mengambil peran menentukan dalam pertempuran menghadang kebijakan neoliberal, seperti penolakan kenaikkan harga BBM, kenaikan harga elipiji, maupun privatisasi, belum mampu merangkai "platform bersama", dalam pengertian sebuah penyatuan gerakan. Kendalanya adalah fragmentasi gerakan, serta cara pandang berbeda dalam menyikapi situasi yang berkembang atau momentum politik, sehingga seringkali lebih menyodorkan warna ideologis, ketimbang platform bersama. Akibatnya, gerakan kerakyatan masih kesulitan menemukan artikulasi politik yang real dalam perimbangan politik saat ini (pro neoliberal versus anti-neoliberal).

Di atas kertas, seharusnya spectrum politik yang memiliki kecenderungan anti (kritis) terhadap neoliberalisme seperti Nasionalis (progressif), sosialis/kerakyatan, dan religius progressif (sosialis), dapat dipersatukan dalam sebuah platform bersama. Jalan ini bisa menjadi jalan pintas (by-pass) dalam memperbesar perimbangan kekuatan anti-neoliberal, ketimbang memaksakan persatuan gerakan sebagai prioritas utama.

Dalam merespon pemilu 2009, cara untuk merangkai platform bersama adalah dengan mendorong koalisi persatuan nasional, dengan kesepakatan program minimum. Koalisi persatuan nasional bukan saja menggabungkan unsur-unsur gerakan, tokoh progressif, tetapi juga mendesak untuk menyatukan partai-partai politik yang memiliki kesamaan cita-cita; kemandirian bangsa.

Dalam krisis politik, dan terutama adalah krisis kepemimpinan nasional, diperlukan sebuah sebuah koalisi nasional dari berbagai spectrum politik (radikal dan moderat), untuk memunculkan figur baru, sebagai magnit politik baru bagi pilihan rakyat. Penyatuan semacam ini, seharusnya juga mendapat "support" dari unsur gerakan kerakyatan, meskipun dalam nota dukungan kritis (progmatik). Kemenangan Fernando Lugo di Paraguay, yang tidak pernah diprediksikan oleh banyak aktifis gerakan sosial sebelumnya, merupakan kombinasi dari penyatuan lebar seluruh kekuatan anti -politik Colorado dan kesepakatan bersama pada program-program sosial, terutama tiga program inti (pembasmian korupsi, reformasi agrarian, dan renegosiasi ulang soal bendungan hydorolik di perbatasan Brazil).

Di Indonesia, tiga platform utama yang dapat menjadi kesepakatan bersama adalah soal nasionalisasi (atau perbesaran keuntungan Negara dari pengolahan hasil tambang), penghapusan utang luar negeri, dan industrialisasi nasional. Tiga platform tadi, sudah menjadi isu umum yang banyak disikapi oleh politisi, akademisi, dan partai politik.

Tiga platform ini, telah menjadi isu utama dalam pelbagai debat-debat politik di media massa, seminar, talk-show, dan lainnya. Telah menjadi isu penting dalam setiap aksi-aksi anti-neoliberalisme di jalanan. Kemunculan koalisi persatuan nasional, sebagai alat persatuan yang mengangkat tinggi program ini, akan mempertahankannya dalam konteks perjuangan anti-imperialisme.



Visi (Cita-cita Politik)

Atas dasar situasi dan kondisi di atas, visi dan orientasi politik kekuasaan atau pemerintahan yang kita tawarkan adalah:

1.Mendirikan Pemerintahan Indonesia, yakni Pemerintahan Koalisi/Persatuan Nasional untuk kemandirian bangsa yang berdaulat dari intervensi/pengaruh asing, demokratis, bersih dari KKN, dan berpihak kepada rakyat.


2.Mewujudkan bangsa Indonesia yang damai, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

3.Mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang demokratis secara politik, memaksimalkan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan sosial.

4.Mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil secara ekonomi (tanpa eksploitasi antara sesama manusia), dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian Indonesia (sesuai semangat kemerdekaan Indonesia).

5.Mewujudkan Indonesia yang damai dalam pluralisme, saling menghargai dan bersatu dalam perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.


Penutup

Kendati jalan ke depan begitu rumit, akan tetapi segala jalan menuju ke sana tetap harus diperjuangkan. Ini bukan khayalan, tapi bisa menjadi fakta. Fenomena di Amerika Latin telah memberikan inspirasi. Bukan itu saja, perubahan dan pergeseran kekuatan politik global telah merekonstruksi tata-dunia baru yang tak lagi uni-polar. Munculnya China dan Rusia, sebagai pesaing baru bagi imperialis AS dan Eropa, telah mendorong keberanian sejumlah pemimpin Negara berkembang untuk berani "berbeda politik" dengan AS. Dan Amerika Latin merupakan benua paling maju untuk hal ini.

Keberhasilan menjatuhkan orde baru pada 10 tahun silam, merupakan pengalaman awal bagi perjuangan rakyat Indonesia. Kebangkitan rakyat berikutnya, dalam segala bentuk arena, akan menstimulus lahirnya Indonesia baru yang lebih berdaulat dan mandiri. Dan kita kaum progressif, akan mengubah apa yang tidak mungkin pada hari ini, untuk menjadi mungkin di hari esok. Merdeka!

Posted by APIREVOLUSI

On Jumat, Desember 11, 2009

No comments

MANIFESTO PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

DARI KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK.
Mengingat bahwa para Jenderal-Jenderal anti-demokrasi sering mengutip Manifesto PRD yang dikeluarkan pada tanggal Juli 22 di kanto LBH, Jakarta, PRD merasa perlu mempublikasikan manifesto tsb secara lengkap.

MANIFESTO PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

TIDAK ADA DEMOKRASI DI INDONESIA. Demokrasi --dalam makna kedaulatan rakyat-- adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya.

Selama 30 tahun kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di bawah kekuasaan Presiden Suharto, kekuasan negara telah menjadi lembaga yang memasung dan menghambat kemajuan-kemajuan partisipasi rakyat dalam proses menentukan jalannya kehidupan bernegara. Kekuasaan eksekutif menjadi sedemikian besar, menindas, tidak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif

Sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya adalah sejarah perjuangan rakyat yang terkenal gigih dalam melawan segala jenis penghisapan/penindasan dalam upaya untuk menghargai kemanusian dan perdamaian. Namun Rejim Orde Baru telah membuat langkah mundur --bila terbanding ke masa tahun 1950 - 1959-- dalam kehidupan politik.

Hak-hak dasar partisipasi rakyat untuk berpolitik telah dipasung, dibatasi, dibuntungi dengan penerapan 5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Hakekat kemerdekaan, yang adalah kebebasan memilih, mengawasil dan menentukan negara yang berkedaulatan rakyat, semakin menjauh dari kehidupan politik sehari-hari. Secara sistematis penguasa semakin mendominasi lapangan politik dengan cara-cara yang inkonstitusional, keji dan brutal. Tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai kritik dan tidak mau mendengar aspirasi-aspirasi rakyat. Kebangkitan perlawanan rakyat --dalam makna masyarakat sipil-- dibalas dengan intimidasi, teror, penangkapan, pemenjaraan, berondongan peluru, dan bahkan dengan pembantaian. Koran-koran, majalah, buku-buku, dan alat-alat pendidikan rakyat lainnya, yang kritis dan berani berbeda dengan pandangan penguasa, dibredel. Para wartawan yang tidak menghendaki pengawasan sepihak atas informasi oleh pemerintah dikirim ke penjara; Kaum buruh yang ditindas secara ekonomi, diintimidasi, diteror bahkan dibunuh; Kaum tani semakin sulit mempertahankan tanahnya dan hak-haknya karena harus harus berhadapan dengan militer yang apabila mereka melawan jarahan kaum kapitalis. Semua logika kekuasan itu dilancarkan, diterapkan, dilaksanakan, dipelihara dengan tujuan; menjaga stabilitas akumulasi modal.

Hingga kini kita melihat semakin dalamnya kesenjangan antara segelintir yang kaya dengan mayoritas yang miskin. Kaum buruh dijajakan dan dieksploitasi secara murah untuk mengundang investasi dan akumulasi modal. Perekonomian Indonesia yang tumbuh di atas 6 %/tahun, hanya dapat dinikmati oleh minoritas kelompok tertentu. Aset-aset ekonomi yang vital dan penting bagi kehidupan rakyat, diswastakan dengan konsesi yang dijual-belikan di antara kerabat dan rekan sejawat. Bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli yang menyengsarakan rakyat dilindungi, difasilitasi oleh kekuasaan yang ada. Beban ekonomi semakin berat ketika pemerintahan dipenuhi oleh para koruptor yang berkolusi dengan orang-orang pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bisnisnya. Lembaga-lembaga imperialis seperti IMF dan World Bank tanpa jemu-jemunya memacu ekonomi Indonesia dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Akibatnya hutang luar negeri Indonesia sekarang ini telah mencapai US$ l00 milyar. Artinya, ini kita berada di peringkat tiga dunia di bawah Brasilia dan Mexico.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang makin menguntungkan kelompok minoritas pemilik modal, dan eksploitasi modal asing di Indonesia, menjadikan kehidupan bernegara yang ada semakin keji dan jauh dari cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh dua hari kekuasaan Orde Baru ini, secara ekonomi, politik dan budaya tidak bisa diterima dan tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Terbukti: kaum buruh mulai melakukan pemogokan di berbagai kawasan industri; kaum tani melakukan aksi-aksi menentang penggusuran; para mahasiswa berdemonstrasi menentang militerisme; para intelektual menentang penindasan atas kebebasan akedemik; para agamawan menolak intervensi militer; para suku anak dalam di Papua Barat dan Kalimantan menantang penghisapan oleh Jakarta; Di Timor-Timur, rakyat Maubere tidak pernah berhenti melawan peyerbuan militer dan penjajahan oleh rejim Orde Baru; rakyat Aceh dan Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri. Metode-metode perlawanan rakyat juga terus meningkat melalui aksi-aksi masa besar-gabungan antar sektor masyarakat, menduduki DPR, menyerbu kantor polisi dan markas militer, konfrontasi dengan militer, hingga produksi selebaran-selebaran yang massif. Intinya: ketidak puasan rakyat terjadi dimana-mana; rakyat sudah tida rela hidup di bawah rejim Orde Baru. Sistem ekonomi, politik dan budaya sekarang ini, yang dijaga oleh garda militer rejim Orde Baru, terbukti memang tidak mampu menyalurkan apalagi mencari jalan keluar bagi problem-problem nyata yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri.

Sistem ekonomi, politik dan budaya yang ada sekarang sedang bangkrut. Inilah saatnya segala paket perundang-undangan yang membatasi partisipasi rakyat seperti 5 paket UU politik dicabut; inilah saatnya garda militer yang berlindung di bawah Dwi Fungsi ABRI harus dicabut.

Paket undang-undang ini adalah benteng pengabsahan pemerintah untuk membatasi hak-hak politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan tata-kenegaraan. Partai politik, sebagai ibu kandung dari rakyat untuk berpolitik, sebagai rahim kedaulatan rakyat, harus segera ditegakan; Pemilu yang jujur dan demokratis, dengan tidak membatasi partisipasi dan aspirasi politik rakyat, sebagai hak masyarakat sipil modern, tidak pernah ada; Susunan DPR/MPR mencerminkan kejahatan dalam mempertahankan kekuasaan --oknum-oknum klik kekuasaan dan ABRI mendapat hak-hak khusus yang diangkat oleh Presiden tanpa melalui pemilu; UU tentang organisasi kemasyarakatan tidak mengijinkan afiliasi politik dan dihambat dalam pendiriannya; dan terakhir UU tentang referendum tidak pernah dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan penting seperti perubahan UUD 45 --UUD 45 menjadi suatu yang sakral tanpa mempertimbangkan perubahan situasi ekonomi, politik dan budaya dunia. Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang bisa belajar, memiliki kesempatan, dan memiliki ruang untuk sadar akan kedaulatannya, sadar akan kemampuannya dalam berpolitik. Untuk itu tidak ada jalan lain selain mencabut paket 5 UU politik l985.

Militer menjarah lorong-lorong kehidupan masyarakat sipil, persis dengan hakekat kemiliterannya, sebagai penyandang senjata, terlebih-lebih dengan hakekat kemiliteran rejim Orde Baru --tak terusik oleh sejarah pencerahan abad pertengahan sekalipun. Masyarakat sipil modern yang tak bersenjata harus memiliki otoritas mutlak terhadap militer, menjadikan militer (meminjam istilah masyarakat Perancis) sebagai Si Raksasa Bisu (La Grande Muette) --tak ada satu kata pun tentang politik (baca: kekuasaan) dari moncong senjata. Oleh karena itu: Rakyat harus mencabut Dwi Fungsi ABRI

Pembudakkan rejim Orde baru ke dalam sistem kapitalisme dunia membuat pemerintahan Jenderal Suharto tidak dapat lari dari sorotan internasional atas penindasan yang ada dinegerinya. Tumbangnya rejim-rejim otoriter di Amerika Latin, Afrika, dan Asia mengajarkan pada rejim dan gerakan demokrasi bahwa tidak ada kekuasaan otoriter yang langgeng dan abadi; semua pasti ada akhirnya. Kebijakan ekonomi luar negeri haruslah mempunyai watak anti neo-kolonialisme --seperti yang diwujudkan melalui APEC, AFTA dan NAFTA. Kerjasama Internasional harus dibawah syarat-syarat damai dan kemanusiaan. Untuk itu penjajahan atas Timor-Timur haruslah menjadi Bab dari program perjuangan kita, bukan sekedar embel-embel solidaritas --dalam makna tabo terhadap rakyat Maubere untuk menentukan nasibnya sendiri: MERDEKA. Perjuangan demokrasi Indonesia tidaklah lengkap dan palsu bila tidak menghubungkan dengan tuntutan kemerdekaan bagi rakyat Maubere. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menghindari chauvinis-nasionalisme dan menganggap persaudaraan internasionali sebagai watak pokok dari perjuangan rakyat. Terintegrasinya kekuasaan modal secara internasional, dengan dukungan pemerintahan yang melecehkan demokrasi, haruslah juga dilawan secara internasional. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD ) akan aktif dan mendukung semua forum dan aksi damai internasional yang berwatak kerakyatan dan anti penindasan.

Kerja-kerja perjuangan melawan kekuasan rejim Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari program Partai rakyat Demokratik (PRD), dan sebagai sebuah partai politik merasa syah, berhak dan wajib berpartisipasi untuk menentukan jalannya pemerintahan dan kekuasan negara. Penumpulan partisipasi rakyat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kedaulatan rakyat dalam sistem yang ada tidak melulu membutuhkan legitimasi legal-fomal penguasa, bila penguasa yang ada justru tidak dapat menghargai partisipasi aktif dari rakyatnya sendiri untuk mengawasai dan mengkritiknya. Problem-problem masyarakat Indonesia yang kapitalistik ini harus diselesaikan, tidak bisa tidak harus dengan suatu partisipasi rakyat yang harus semakin meluas: DENGAN DEMOKRASI. Berbagai kekuatan yang mungkin membawa perbaikan politik harus sesegera mungkin menyatukan langkah dan program-programnya untuk membentuk suatu pemeritahan yang demokratik kerakyatan.

Suatu pemerintahan yang berwatak demokratik dan kerakyatan haruslah mempunyai kekuatan arah kemilau masa depan yang jelas tentang masyarakat Indonesia, serta jalan keluar bagi persoalan ekonomi, politik dan budayanya --yang selama 30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh hari, ditanam dengan pupuk-bangkai dan air-darah rakyat. Untuk mencapai kekuatan arah cita-cita masyarakat yang demokratik tersebut harus dicari kekuatan pendorong untuk mencapainya di tengah-tangah rakyat itu sendiri. Untuk itu persoalan strategi-taktik haruslah dirumuskan dengan cara tepat berdasarkan pada potensi-potensi yang ada di rakyat itu sendiri. Dari semua potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut kami melihat perlawanan kaum buruh adalah pondasi yang paling mungkin untuk diraih dan diorganisir dalam perjuangan demokratik. Jumlahnya yang semakin besar, kesetiaan perlawanannya, dan makna strategisnya bagi perekonomian kapitalisme Orde Baru akan membuat buruh dapat menjadi benteng demokrasi di masa kini dan masa depan; Kekuatan kedua yang secara historis terbukti mampu menjadi kekuatan yang menentukan adalah mahasiswa dan kaum intelektual. Kelompok sosial ini telah menjadi pelopor dalam perlawanan politik menentang kekuasan rejim Orde Baru. Kemampuan mereka dalam ideologi, organisasi dan politik merupakan sumbangan yang penting bagi gerakan demokrasi. Penumpulan dan petualangan gerakan mahasiswa, hanya bisa dikurangi bila terintegrasi dalam gerakan rakyat atau demokrasi secara keseluruhan; Kekuatan ketiga yang terbukti yang terbukti sedang bangkit adalah kaum miskin kota. Jumlah mereka yang besar dan tersingkir akibat daya tarik kota dan pembangunan yang pincang antara kota-daerah menjadikan sektor ini menjadi penyangga basis masa di kota. Dalam aksi-aksi mendukung Megawati, terlihat bagaimana sektor ini secara militan dan fanatik membela hak-hak mereka; Dan sektor terakhir yang juga penting adalah sembangan perlawanan kaum tani.
Kapitalisme brutal yang terjadi telah memiskinkan dan membuat petani kehilangan tanah sebagai alat produksinya. Tidak mengherankan bila sektor ini, yang jumlahnya tersebar dipelosok Indonesia akan menjadi kekuatan pendukung yang penting dalam gerakan demokrasi.

Untuk menyatukan dan menggerakan kekuatan-kekuatan demokratik yang ada sekarang ini harus dibuat suatu platform bersama yang mampu bergerak dalam kesatuan aksi dan tindakan. Kesatuan aksi dan tindakan tidak cukup diwakili oleh persamaan program dan metode, tapi juga kecakapan untuk menerjemakkan momentum pollitik yang mampu menyeret partisipasi rakyat secara lebih luas. Untuk itu momentum Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun l997 harus direspon dan diantisipasi. Pemilu adalah momentum, ketika kesadaran masa terfokus pada aroma politik dengan disertai pengerahan-pengerahan massa yang luas dari para kontestan. Gerakan demokrasi harus mengamati kesadaran massa sehingga dapat memberikan sumbangannya bagi peningkatan kesadaran rakyat tentang hakekat politik dari kekuasan Orde Baru. Kita tidak boleh mengucilkan diri dari kesadaran massa, apalagi meremehkannya. Alat untuk mengorganisir dan memperluas jaringan gerak-perlawanan dengan memanfatkan isu pemilu dapat diandalkan melalui pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP yang sudah populer tidak dapat terpisah dari kondisi politik yang terus berubah dari hari ke hari. Untuk itu KIPP diharapkan dapat menembus batas-batas kesadaran palsu rakyat dan mampu melakukan agitasi-propaganda untuk mendidik dan mengaktifkan rakyat bahwa pemilu harus dihubungkan dengan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat akan selalu berhubungan dengan paket 5 UU politik tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Ke sana lah muara KIPP harus ditujukan. KIPP bukan lah sekedar alat dari konsep pemantauan proses pemilihan umum --dari sejak pantarlih hingga penghitungan suara-- namun juga mengawasi sampai sejauh mana kedaulatan rakyat dihargai sebagai fondasi bagi keabsahan pemilu.

Langkah penting yang sudah dirasakan mendesak, dan harus diciptakan adalah membangun suatu front persatuan diatas suatu platform bersama untuk mencapai sasaran-sasaran strategis bagi kedaulatan rakyat seperti pencabutan 5 paket UU politik 1985 dan dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan fondasi front, tidak bisa lagi dan tidak bakal mengalami penguatan bila tidak didasarkan pada basis-basis massa. Untuk itu kualitas organisasi yang layak dalam suatu front haruslah setingkat partai-partai politik atau ormas-ormas yang berbasis massa. Front perjuangan yang serius dan sejati harus lah mempunyai program-program, strategi/taktik, dan slogan-slogan yang mempunyai akar ke basis massa. Front adalah suatu wadah pengerahan massa, bukan wadah kampanye isu politik. Selama ini kita belum sadar akan makna politik front, dan masih tidak bisa membedakan batasan-batasan antara komite aksi dengan front. Untuk tugas-tugas ke depan, suatu usaha membangun front-demokratik harus sesegera mungkin diupayakan. Adalah tidak berguna mempertahankan eksistensi organisasi, bila ia tidak mampu menjawab persoalan politik strategis dalam menghadapi kekuasan rejim Orde Baru yang otoriter. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menganggap, bahwa suatu front harus dibangun dengan bersendikan kantong-kantong massa. Selama kantong-kantong masa belum dapat digerakkan menjadi suatu gerakan demokrasi, maka front tersebut akan tertatih-tatih dan gagap menghadapi kekuasaan yang milteristik dan mau menang sendiri. Dengan semua problem-problem masyarkat Indonesia di atas, maka juga harus secara jelas dapat dibayangkan dan divisionerkan suatu masyarakat masa-depan yang demokratis secara ekonomi, politik dan budaya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang pentingnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan solusi-solusi politik untuk mempermudah solusi-solusi ekonomi Indonesia yang sudah tereksploitasi habis-habisan dibawah kapitalisme. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, di masa depan, membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktek demokrasi dengan trias-politikanya secara sejati dan sepenuh-penuhnya. Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya haruslah diabdikan pada kedaulatan rakyat. Untuk itu suatu pemerintahan koalisi-demokratik kerakyatan haruslah diciptakan di masa depan, untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politiknya masing-masing secara damai, tanpa kekerasan.

Perkembangan masyarakat sipil modern Indonesia yang berkedaulatan rakyat akan tergantung dari cara-cara kita membangun suatu gerakan demokrasi di masa kini. Langkah-langkah strategis-taktis harus dibangun sekarang ini dengan tetap berangkat dari kondisi-kondisi kongkrit yang ada dimasyarakat. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD) percaya dan yakin bahwa pengorganisiran rakyat adalah satu-satunya cara untuk menegakan kedaulatan rakyat. Dan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan salah satu manifestasi dan jawaban untuk menjawab kebekuan dan kebuntuan dari alat-alat politik ekstra parlementer, serta meningkatakan kualitatif gerakan rakyat menuju suatu masyarakat demokratik multi partai kerakyatan yang damai, tanpa kekerasan.

Jakarta, 22 Juli 1996

Posted by APIREVOLUSI

On Kamis, Desember 10, 2009

No comments

AMANAT RAKYAT PEMBAYAR PAJAK

Bismillah,

Pada Hari Anti Korupsi Internasional yang suci ini, kami, rakyat pembayar pajak, lapisan masyarakat yang paling dirugikan oleh tindakan korupsi para pejabat di negeri ini, mengamanatkan:

1. Fakta di balik Kriminalisasi KPK agar segera dibuka kepada publik. Para mafia/markus/buaya yang menjadi dalang di balik Kriminalisasi KPK harus segera ditangkap dan diadili. Kami curiga terdapat benang merah antara Kriminalisasi KPK dengan Skandal Bank Century.

2. Menghimbau kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mundur dari jabatannya demi mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp 6,7 trilyun dalam Skandal Bank Century. Presiden SBY pun, untuk membuktikan niatan baiknya, juga harus bersedia dan bersiap dipanggil menjadi saksi dalam pembongkaran Skandal Bank Century.

3. Menghimbau kepada seluruh rakyat pembayar pajak di seantero negeri untuk segera membentuk posko-posko anti korupsi di kota/kabupatennya. Hanya dengan peran aktif rakyat pembayar pajak sajalah, korupsi di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih cepat diberantas.

Demikianlah amanat ini kami sampaikan untuk segera dipenuhi demi terwujudnya Indonesia Baru Tanpa Korupsi. Kami sudah muak, sebagian di antara kami sudah kelaparan. Ini adalah peringatan kami yang pertama. Salam Damai, Suara Rakyat Suara Tuhan.

Seluruh Indonesia, 9 Desember 2009

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) – Lalu Hilman Afriandi
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) – Marlo Sitompul
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) – Dominggus Oktavianus
Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) – Tejo Priyono
Serikat Tani Nasional (STN) – Yudi Budi Wibowo
Partisipasi Indonesia – Arie Ariyanto
Partai Rakyat Demokratik (PRD) – Agus Jabo Priyono

Posted by APIREVOLUSI

On Kamis, Desember 10, 2009

No comments

PRD Serukan Persatuan Nasional Melawan Korupsi

Selasa, 08 Desember 2009-00.00 | Bravo

Jakarta (Berdikari Online) - Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) menyerukan kepada seluruh elemen pergerakan, tokoh politik nasional, akademisi, tokoh agama, dan seluruh sektor rakyat untuk membangun persatuan nasional antikorupsi.

"Korupsi adalah musuh bersama, harus dipandang sebagai ekspresi perlawanan terhadap mental rampok para pejabat, penghambat kemajuan ekonomi nasional, dan perusak jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia," ujar Sekjend KPP PRD Agus Jabo Priyono dalam pernyataan pers di Jakarta (07/12).

Agus Jabo menjelaskan, korupsi sekarang ini sudah menunjukkan ekspresi yang sangat mengkhawatirkan, sebuah tingkat dimana korupsi sudah merajalela di mana-mana dan sanggup mengendalikan aparat penegak hukum.

"Setiap tahun korupsi merugikan negara dalam jumlah trilyunan rupiah. Ini membawa dampak buruk bagi perencanaan pembangunan. Belum lagi, perilaku korup ini turut membentuk mental dan kepribadian buruk bagi bangsa di masa depan," tegasnya.

Dikatakannya, pemerintah hingga saat ini belum teruji dalam memberantas korupsi, karena pemerintah tidak sanggup mengungkap berbagai korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan.

Jabo mengatakan PRD akan terus melakukan perlawanan, baik melalui aksi massa maupun bentuk propaganda, hingga korupsi benar-benar dienyahkan dari bumi Indonesia. PRD sangat mendukung aksi memperingati hari anti korupsi se-dunia pada 9 Desember mendatang, dan akan menggelar aksi serentak di seluruh cabang-cabang PRD di seluruh Indonesia.

PRD juga menyatakan siap bekerjasama dengan semua kelompok politik yang bersih, serikat tani, serikat buruh, kelompok mahasiswa, tokoh agama, akademisi, hingga partai politik untuk mewujudkan cita-cita Indonesia baru tanpa korupsi. (Ulf)

Posted by APIREVOLUSI

On Rabu, Desember 09, 2009

No comments

Agus Jabo : Bailout Century Sarat Pelanggaran Hukum

Selasa, 08 Desember 2009-01.14 WIB | Bravo

Jakarta (Berdikari-Online) - Sekjend Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik Agus Jabo Priyono menyatakan, proses bailout terhadap Bank Century disertai hujan pelanggaran terhadap sejumlah aturan hukum.

Hal itu disampaikan Agus Jabo seusai menggelar pernyataan pers di Jakarta, Senin (07/12), untuk menanggapi perkembangan kasus Bank Century di media massa dan pansus DPR.

Agus Jabo menjelaskan, hasil audit investigasi BPK sudah menemukan lima bentuk pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century, diantaranya proses merger dan pengawasan Bank Century oleh Bank Indonesia, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan mengubah peraturan BI, dan penggunaan Perppu JPSK yang sudah ditolak DPR.

Diluar pelanggaran hukum yang disebutkan BPK, menurutnya, ada juga pelanggaran terhadap semangat konstitusi dasar, berupa penggelontoran dana terlalu besar untuk kaum kaya, sementara anggaran untuk orang miskin terus menerus berkurang atau dipangkas.

Agus Jabo menegaskan, konstitusi negara kita mengatur soal jaminan bagi seluruh rakyat untuk mendapat pendidikan, pekerjaan, penghidupan layak, dan sebagainya. Namun, pemerintah tidak mengabaikan aturan konstitusi ini, justru memilih menolong deposan-deposan besar yang sudah sangat makmur.

"Menurut saya, persoalan rasa keadilan terhadap seluruh rakyat, sebagaimana diatur oleh konstitusi dasar kita, jauh melampaui aspek-aspek perdebatan, apakah ini menimbulkan efek sistemik atau tidak?" ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, seluruh sektor sosial yang paling termiskinkan, seperti buruh, petani, dan kaum miskin perkotaan, harus mengambil peran paling aktif di garda depan dalam perjuangan membongkar skandal Bank Century.

Partai Rakyat Demokratik (PRD), menurut dia, akan terus menggalang kekuatan bersama sektor-sektor tersebut, mendirikan posko-posko di beberapa tempat, dan mendorong pengusutan kasus Century ini tanpa kompromi. (Ulf)

Posted by APIREVOLUSI

On Rabu, Desember 09, 2009

No comments